Wadir 2 PNP dalam Workshop Revisi RPS Jurusan Administrasi Niaga

Wadir 2 PNP dalam Workshop Revisi RPS Jurusan Administrasi Niaga:

______

Dari Minat Masuk PNP, Absen Potong Gaji, hingga Keterlibatan Mahasiswa dalam Event Daerah

 

PNP News. Proses penerimaan mahasiswa program D-3 dan S-1 yang diselenggarakan secara serempak atau satu gelombang dalam tahun ini berkemungkinan mempengaruhi jumlah pelamar ke Politeknik Negeri Padang (PNP), terutama dari jalur penerimaan mahasiswa undangan dari SMA, SMK, dan MA. Hal itu dikarenakan lembaga perguruan tinggi vokasi ini masih dianggap sebagai pilihan kedua setelah universitas oleh sebagian masyarakat.

 

Hal itu diungkapkan Wakil Direktur 2 Sarmiadi dalam Workshop Revisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Jurusan Administrasi Niaga, Hotel Truntum, Selasa, 21 Februari 2023.

Mengutip pesan Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), sekelas PNP jangan minta lagi untuk membuka kelas teori. Indikator kinerja utama politeknik adalah project based learning, imbuhnya.

Kabar gembira darinya, presentasi pimpinan PNP pagi itu dengan Bappenas, di area parkir PNP, tepatnya dekat Gedung Data Center bakal dibangun Gedung Canggih Labor Terpadu 4 lantai yang diperkirakan menelan dana Rp. 12 Milyar yang dimaksudkan sebagai penunjang Project Based Learning.

 

 

Telepon Uang Makan Sudah Tak Dilayani

Wadir 2 Adhie juga menekankan, mulai Februari untuk hitungan Maret 2023, telepon-telepon khusus yang berkaitan dengan pengisian absensi uang makan seperti selama ini tidak disahkan lagi, baik dengan alasan lupa atau hal lain yang menyebabkan seorang karyawan PNP tidak masuk kantor. Diakuinya, selama ini PNP termasuk kompromistis mengenai masalah kehadiran karyawan, terutama di kalangan dosen. Di sisi lain, sebagian karyawan mengisi absensi melalui aplikasi. Pusat bahkan menilai PNP termasuk 3 politeknik yang tidak patuh untuk penerapan absensi secara daring (e-kehadiran), terangnya tanpa menyebut 2 politeknik lainnya.

Menyeriusi masalah kehadiran karyawan ini, ia menegaskan, pimpinan menyampaikan hal ini dari awal karena ke depan tak ada lagi alasan untuk mengisi absen dari rumah. Jika ini tidak dilaksanakan tentu ada konsekuensinya. Ditegaskan juga, sistem perkuliahan semester genap tetap 70:30.

Dikatakan, membuka semester genap 2023, PNP muncul dengan paradigma baru. Jika ini sudah dimulai, tak bisa dihentikan. Pimpinan punya data yang jika diproses segera ujungnya “pemberhentian”. Masalah ini sedang dibahas di level pimpinan. Sejauh ini masih dalam pertimbangan. Kasusnya banyak berkisar pada dosen dengan status sedang mengajar namun yang bersangkutan sudah sampai ke luar negeri, atau mereka yang sedang menjalani tugas belajar sudah habis waktunya namun tak kunjung balik ke kampus untuk menunaikan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Semua itu ada datanya pada pimpinan, tegas Sarmiadi.

“Prinsip kita, biar tatangkok dulu, jika sudah ketahuan inspektorat, baru ditindak. Mulai Maret 2023, konsekuensi dan sanksi sepenuhnya akan diberlakukan. Dikatakan juga, sore itu pimpinan juga tengah membahas kasus dosen yang tidak “pulang-pulang”. Kesannya sepele tapi jika dilakukan audit, dampaknya luar biasa. Saat ini sudah ada karyawan yang dipotong gajinya karena lembaga kelebihan bayar dan itu ketahuannya karena pemeriksaan inspektorat.

 

Jangan Terbuai di Zona Nyaman

Selain masalah kehadiran, Wadir 2 juga mengingatkan kewajiban BKD bagi dosen. Mereka yang terbukti malas menulis, tahun ini berkemungkinan harus menjalani “masa pembinaan tanpa dibayar” mulai Agustus 2023. Jika karyawan atau dosen tidak memenuhi kewajiban, honor atau gaji yang bersangkutan baru tidak dibayarkan.

Disinggung juga, baru-baru ini karyawan PNP baru saja melaksanakan kewajiban SKP yang semuanya dikerjakan secara online.

Ia juga mengingatkan kewajiban tersebut bagi tendik berkaitan dengan tukin. Kadang kita merasa di zone nyaman dan tinggal menikmati tukin saja padahal ada aturan yang mengintai kita, ia mengingatkan.

Hasil sidak Wadir 2 Sarmiadi pekan lalu, 40% pegawai PNP tidak berada di tempat pada awal jam masuk kerja. Sidak dimulai dari lobi pada awal masuk kerja dan pada 08.30 WIB berlanjut ke jurusan, labor, bengkel, dan lainnya. Ini perlu diperhatikan, jangan lalai dengan kewajiban kita, begitu ketahuan, peraturan pasti ditegakkan dan sanksi akan ditanggung oleh yang bersangkutan. Pelajaran bagi kita, kasus teman yang gaji dipotong tiap bulan, ungkap Wadir 2 tanpa menyebutkan nama karyawan yang bersangkutan.

 

Honor Praktisi Rp. 300 Ribu/ Jam

Menyinggung tema workshop, RPS menurutnya jadi dasar kegiatan belajar mengajar. Tak diakui kunjungan lapangan suatu mata kuliah jika hal itu tidak dicantumkan dalam RPS, seperti sering terjadi selama ini, ungkapnya.

Pimpinan menyambut baik workshop Jurusan Administrasi Niaga, apalagi jurusan ini dinilai kian berkembang dengan penambahan Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Digital dan dalam proses pengeluaran izin, Program Sarjana Terapan Logistik. Dikarenakan jumlah program studi bertambah, sementara jumlah dosennya tetap, salah satu yag bisa dilakukan pengelola jurusan ini adalah mengundang praktisi untuk mengajar. Sehubungan dengan itu ada dana dari Kementerian untuk itu yang bisa dimanfaatakan. Anggarannya cukup besar Rp. 300.000/ jam. List praktisi yang dibutuhkan disediakan oleh Kementerian, Jurusan tinggal pilih dan isi, di samping itu Jurusan juga dibolehkan mengundang praktisi lokal, terangnya.

Diinformasikan juga, dana pengembangan 2023 sudah diserahkan PKPN ke Bagian Keuangan PNP. Silakan dieksekusi untuk kegiatan yang diarahkan pada indikator pencapaian kinerja utama, imbaunya.

Tantangan Jurusan ini ke depan adalah bagaimana mahasiswanya bisa magang di kampus sendiri, PNP. Misalnya untuk pelayanan dan korespondensi. Di level pimpinan juga diputuskan untuk melibatkan atau menggandeng mahasiswa sebagai dengan LO untuk setiap event yang digelar lembaga.

Diungkapkan Wadir 2, Direktur Politeknik Negeri Padang sempat menyatakan kecewa karena banyaknya event pariwisata di tingkat provinsi yang tidak melibatkan mahasiswa. Pengelola jurusan dan program studi terkait diharapkan bisa melakukan pendekatan ke lembaga atau panitia daerah terkait.

Liaison Officer (LO) adalah naradamping yang biasa bertugas menghubungkan dua lembaga untuk berkomunisasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antarlembaga.

Hal tersebut penting karena Program Studi Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata sudah menganut kurikulum merdeka belajar dan banyak peluang mahasiswa untuk praktik dan berkiprah ke lapangan. Salah satu buktinya, permintaan pimpinan daerah yang terungkap dalam Workshop Nagari Digital Menuju Smart Village yang baru-baru ini digelar di kampus oranye tersebut, pungkas Wadir 2.

VOKASI KUAT, MENGUATKAN INDONESIA!

 

 

 

d®amlis